Monday, 23 October 2017
Hukum Kejaksaan Kepolisian Labuhanbatu-Palas-Paluta Sumut

Dugaan Korupsi Kades Tanjung Pasir Hangat Diperbincangkan Masyarakat

MEDANTIME.COM-LABURA | Dugaan korupsi Dana Desa Tanjung Pasir, Kualuh Selatan, Labuhanbatu Utara, makin menarik ditelusuri. Masyarakat setempat sibuk memperbincangkan kasus penyelewengan yang terindikasi sangat merugikan keuangan negara.
Indikasi penyalahgunaan itu sebelumnya sempat dipaparkan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BDP), Bangkit Hasibuan. Menurut Bangkit, Kades Tanjung Pasir, Julyanto SAg, ditengarai telah melakukan penyimpangan terkait penggunaan dana desa 2015 dan 2016. Selain tidak tepat sasaran, juga ada yang disebut-sebut tidak dikerjakan alias fiktif. “Pengerasan jalan di Dusun Kampung Tengah sepanjang 150 meter, dikerjakan cuma 127 meter. Sebanyak 23 meter lagi kemana? Dananya digunakan untuk apa? Saya menduga dikorup,” sebut Bangkit beberapa waktu lalu.
Bangkit juga memaparkan pekerjaan peninggian jalan di Dusun Tanjung Sari senilai Rp 121.063,050,-. Peninggian jalan tidak mendatangkan tanah dari luar, melainkan tanah dari kiri kanan badan jalan itu. “Sungguh naif,” katanya.
Bukan cuma itu, rehab jembatan Rambin di Dusun Tanjung Selamat juga sangat rentan dengan rasuah. Harga kawat sejatinya cuma Rp 9 tapi dalam anggaran dibengkakkan menjadi Rp 31 juta. Pengerasan jalan di Dusun Tanjung Selamat dengan anggaran Rp 63,7 juta diduga tidak dikerjakan. “Saya duga pengerasan jalan itu fiktif,” ujar Bangkit.
Belum lagi bantuan pakaian batik untuk remaja mesjid senilai Rp 1,8 juta untuk setiap dusun. “Kemungkinan besar sama sekali tidak disalurkan,” tukasnya.
Terkait SPJ, kata Bangkit, sejak 2014 hingga 2016 tidak pernah ditandatangani BPD sebagaimana mestinya.”Saya curiga tandatangan kami dipalsukan,” tandasnya.
Kades Tanjung Pasir, Julyanto, ketika dikonfirmasi tidak berhasil ditemui. Beberapa kali dihubungi telepon selularnya, tidak aktif.
Kasus dugaan penyimpangan dana desa itu disikapi LSM Sidik Perkara. Lembaga antirasuah ini meminta aparat hukum baik kepolisian maupun kejaksaan segera mengusut kasus itu. “Ini tidak bisa dibiarkan. Kades itu harus bertanggungjawab di depan hukum. Kami akan mencoba korodinasi dengan perwakilan kami di Labura untuk memantau kasus ini dan mendesak aparat hukum segera bertindak,” ucap Ketua DPP LSM Sidik Perkara, Agus Edy SH.
Dugaan korupsi Kades Tanjung Pasir juga hangat diperbincangkan masyarakat setempat. “Masyarakat sini banyak yang membicarakan itu. Polisi sama jaksa seharusnya cepat bertindak,” tutur sejumlah warga yang enggan menyebut namanya. (***)

Post Comment