Wednesday, 16 August 2017
Hukum Kejaksaan Kepolisian Labuhanbatu-Palas-Paluta Sumut

Aroma Dugaan Korupsi Dana Desa Tanjung Pasir Kab.Labura Merebak

MEDANTIME.COM-LABURA | Kepala Desa Tanjung Pasir Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Julyanto SAg, menjadi  pembicaraan hangat di Desa Tanjung Pasir terkait penggunaan Dana Desa tahun Anggaran 2015 dan 2016 yang pelaksanaan nya tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan APBD Desa maupun SPJ yang dibuat sendiri oleh  Kades Julyanto bahkan juga ada yang tidak dikerjakan atau Fiktif . ujar Bangkit Hasibuan

Bangkit Hasibuan  salah seorang warga Desa Tanjung Pasir yang juga anggota BPD ( Badan Permusyawaratan Desa ) ketika bertemu Medan Time di salah satu warung di Desa tersebut juga mengatakan ” Wajarlah kalo masyarakat kami mengatakan Dia itu ( Kades Julianto _ red ) meyelewengkan Dana Desa , Bapak boleh cek pengerasan jalan yang ada di Dusun Kampung Tengah Tanjung Pasir ini di Plank pengerjaan di sebutkan panjangnya 150 meter tetapi yang di kerjakan cuma 127 meter, sudah jelas dia korupsi yang 23 meter lagi, ada lagi peninggian badan jalan di Dusun Tanjung Sari Pagu Rp 121,063,050,- di RAB ( Rencana Anggaran Belanja ) di sebutkan tanah untuk penimbunan jalan tersebut di datangkan dari luar ternyata yang di gunakan tanah hasil korekan dari kanan kiri badan jalan tersebut sampai selesai tidak pernah mendatangkan tanah dari luar, Rehab Jembatan Rambin Dusun Tanjung Selamat sudah jelas harga kawat harmonika untuk pagar pembatas jembatan tersebut Rp 9 juta tapi yang di buat Juliyanto Rp 31 juta, bon fakturnya ada itu karena tukangnya yang belanjakan, ada lagi pengerasan jalan di Dusun Tanjung Sari pagunya Rp 63,768,800,- ( enam puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus ) sebagai mana yang terdapat dala buku kegiatan RAB sama sekali tidak di kerjakan, begitu juga dengan bantuan pakaian batik untuk Remaja Mesjid sebesar Rp 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu ) untuk setiap Dusun sama sekali tidak pernah di salurkannya.

Yang lebih parahnya lagi SPJ yang di buat si Kades Juliyanto mulai dari Tahun 2014 sampai 2016, itu tidak pernah di tanda tangani oleh BPD sebagai mana mestinya, Saya curiga si Kades telah memalsukan tanda tangan kami dalam membuat laporannya, dan kami tidak akan diam dalam hal ini kami akan bawa permasalahan ini ke ranah Hukum. Kami juga sudah pernah laporkan masalah ini kepada Inspektorat tapi pihak Inspektorat bilang mereka tidak punya wewenang kalau tidak ada perintah dari Bupati. Sepertinya kami sudah di bodoh bodohi sekarang ini” ucap Bangkit dengan wajah kesal. Ketika medantime.com menanyakan masalah ini ke Kades Julianto melalui telepon selulernya 08126501xxxx si Kades tidak bisa dihubungi

Post Comment