Wednesday, 16 August 2017
Ekonomi Hukum Kejaksaan Kepolisian Labuhanbatu-Palas-Paluta Sumut

Panton Dikorup, Warga Dua Desa di Kualuh Hilir Merana

MEDANTIME.COM-LABURA | Panton penyeberangan yang menghubungkan dua desa di Kecamatan Kualuh Hilir ambruk dan  tenggelam. Akibatnya, jalur dua desa tersebut pun terputus. Kondisi ini disesalkan banyak pihak karena kuat dugaan pembangunan panton itu sarat korupsi.

Warga Desa Teluk Binjei dan Kuala Bangka berharap kepada Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Labuhanbatu Utara dapat membangun panton kembali agar komoditi dari kedua desa itu lebih mudah dipasarkan. “Kami berharap Dinas PU punya perhatian untuk membangun panton kembali. Tapi kami harap anggarannya tidak dikorup agar bangunannya sesuai dengan ketentuan dan tahan lama,” tutur warga Kuala Bangka yang tak berkenan menyebut namanya.

Menurutnya, karamnya panton itu akibat di bagian badannya ada kebocoran. Hal ini akibat pengerjaan yang asal jadi dan tidak mendapat pengawasan dari instansi terkait. “Pembangunannya asal jadi. Tidak sesuai aturan. Pemborongnya seolah-olah sengaja melakukan itu diduga karena mendapat restu dari pejabat di Dinas PU. Bisa jadi mungkin kepala dinasnya sudah mendapat setoran hingga membiarkan pembangunan asal jadi,” kesal warga.

Tudingan miring pembangunan panton asal jadi sangat beralasan. Buktinya, lokasi pembangunan panton yang karam berada di kontur lahan yang mudah tergerus air. “Masih ada lokasi cukup strategis untuk membangun kembali panton itu. Kemungkinan pun biayanya tidak sebesar seperti panton yang karam,” ujarnya.

Hal senada disampaikan warga Teluk Binjei. Menurut mereka, panton itu sudah berbulan-bulan karam seakan sengaja dibiarkan. “Sudah berbulan-bulan karam. Padahal dulu waktu pengerjaannya memakan waktu hampir dua tahun. Biaya pembangunannya pun besar. Sedihnya, pihak terkait datang cuma meninjau saja,” geram warga.

Sekretaris DPD Partai Perindo Labura, Munir Nasution, menyesalkan kurangnya perhatian pemerintah atas sarana vital warga dua desa di Kecamatan Kualuh Hilir. Ia mengaku prihatin proyek panton yang belum selesai dikerjakan sudah karam. “Seharusnya Pemkab Labura tanggap. Jangan hanya gara-gara panton, kepercayaan masyarakat hilang. Saya menduga ada yang tak beres dalam proyek panton tersebut,” ujar Munir kepada medantime.com.

Proyek panton amburadul itu terindikasi dikorup. Terkesan kalau pemenang proyek itu tidak profesional. Ada dugaan pelaksanaan proyek itu penuh kecurangan, mulai dari proses perencanaan, pelelangan, dan pelaksanaan. “Ada indikasi manipulasi bestek seperti pengurangan volume dan tidak adanya pengawasan,” sebut Munir.

Munir berharap Dinas PU Labura dapat menghunjuk rekanan yang profesional dan ahli di bidangnya agar pembangunan yang terlaksana berkualitas. “Aparat hukum juga harus jeli dengan kasus ini. Usut sampai tuntas. Sebab indikasi kerugian negaranya sudah nyata,” harap Munir kepada aparat Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Raya dan pihak kepolisian.

Sementara itu berkembang kabar burung bahwa rekanan proyek panton disebut-sebut terlebih dahulu menyetor ke pejabat dinas terkait hingga menang dalam proses pelelangan. Bahkan, setoran itu konon sebagai pelicin kepada bupati melalui dinas dimaksud. “Biasalah. Setor dulu baru dapat kerjaan. Kalau tak setor, bagus pun dokumen lelang dan hasil pekerjaan, tidak akan mendapat paket proyek,” tukas rekanan yang tak mau menyebut identitasnya. (M Nas)

Post Comment